Jakarta – Kabar menggembirakan datang dari Aliansi Paruh Waktu (APW) Kabupaten Way Kanan. Perjuangan memperjuangkan nasib tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu memasuki babak baru setelah rombongan APW menggelar audiensi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam audiensi tersebut, APW Way Kanan menyampaikan tiga poin penting yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kepastian status kepegawaian, serta pembiayaan gaji pegawai paruh waktu.
Ketua APW Way Kanan, Wal Yadi, S.H., mengatakan rombongannya diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Bahtera, S.PWK. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan menjadi bagian dari upaya panjang memperjuangkan hak-hak pegawai paruh waktu.
"Alhamdulillah, audiensi berjalan dengan baik, tertib, dan penuh kekeluargaan. Ini adalah jawaban atas doa dan perjuangan kita selama ini," ujar Wal Yadi dalam keterangannya di Jakarta.
Wal Yadi menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perjuangan APW yang telah ditempuh melalui aksi penyampaian aspirasi maupun audiensi dengan sejumlah pihak.
Beberapa tahapan perjuangan tersebut di antaranya aksi penyampaian aspirasi ke Kementerian PAN-RB dan kawasan Monas pada 14 April 2024, pelantikan sebagai PPPK Paruh Waktu pada 24 Desember 2025, audiensi ke DPR RI pada 5 September 2026, hingga aksi damai dan audiensi resmi di Gedung DPR RI pada 10 November 2026.
Menurutnya, perjuangan tersebut dilakukan untuk memperoleh kepastian mengenai masa depan pegawai paruh waktu, baik dari sisi status kepegawaian maupun kesejahteraan.
Dalam audiensi itu, APW Way Kanan menyampaikan tiga poin utama yang diharapkan dapat menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah.
Pertama, pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai Januari 2027. Usulan ini mencakup tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis agar mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Kedua, kesempatan mengikuti seleksi CPNS. APW memperjuangkan agar pegawai yang telah berstatus PPPK tetap memperoleh kesempatan mengikuti seleksi CPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, pembiayaan gaji pokok melalui APBN. Usulan ini diharapkan dapat meringankan beban fiskal pemerintah daerah sekaligus memberikan kepastian pembayaran hak pegawai.
APW berharap ketiga poin tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan resmi pemerintah sehingga tidak berhenti sebatas komitmen dalam audiensi.
Atas kesempatan audiensi tersebut, Wal Yadi menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Bahtera, S.PWK., yang telah memberikan ruang bagi APW untuk menyampaikan aspirasi.
Ia menegaskan, perjuangan belum selesai. APW Way Kanan akan terus mengawal setiap perkembangan agar aspirasi yang telah disampaikan benar-benar mendapatkan tindak lanjut.
"Kami dari APW Way Kanan akan pulang dengan kepala tegak, membawa kabar gembira untuk ribuan kawan-kawan kami di Way Kanan. Kami juga akan terus mengawal proses ini hingga Januari 2027 benar-benar terealisasi di lapangan," pungkasnya.
Bagi ribuan pegawai paruh waktu, harapan terhadap kepastian status, kesejahteraan, dan masa depan pekerjaan tentu menjadi persoalan penting. Kini, masyarakat menantikan tindak lanjut konkret dari pemerintah agar aspirasi tersebut dapat diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan resmi.("")